Daftar Isi
Fokus Surabaya – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dalam program “Presiden Menjawab” yang tayang pada Rabu (16/9/2026), Kepala Negara secara blak-blakan menyatakan bahwa kedekatan personal maupun hubungan politik tidak akan pernah menjadi tameng bagi siapa pun yang berhadapan dengan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menjelaskan sikapnya terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Ia menekankan bahwa kepentingan negara dan rakyat harus senantiasa ditempatkan di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kasus Dadan Hindayana Jadi Bukti Nyata
Prabowo membuka pembicaraannya dengan menyinggung kasus yang menimpa Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Prabowo, Dadan bukanlah orang asing baginya. Dadan pernah menjadi bagian dari tim sukses sekaligus tim pakar Prabowo sebelum akhirnya diangkat sebagai Kepala BGN.
Namun, ketika Dadan terseret perkara dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo mengaku tidak memberikan perlindungan sedikit pun. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya sendiri yang menyerahkan Dadan ke kejaksaan.
“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo dengan tegas.
Pernyataan ini menjadi bukti konkret bahwa Prabowo tidak main-main dalam urusan penegakan hukum. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi, bahkan di lingkaran terdekat kekuasaan.
Hotel Sultan dan Sosok Pontjo Sutowo
Selain kasus Dadan, Prabowo juga menyinggung persoalan penyitaan aset Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta. Ia secara terbuka mengakui bahwa Pontjo Sutowo, pihak yang terkait dengan kepemilikan hotel tersebut, merupakan kawannya.
Meski demikian, hubungan pertemanan itu tidak membuat Prabowo mengesampingkan kepentingan negara. Ia menyebut bahwa banyak pihak yang melakukan lobi kepadanya terkait persoalan Hotel Sultan, namun semua itu tidak menggoyahkan sikapnya.
“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” ujar Prabowo.
Pemerintah sebelumnya telah mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK). Istana menegaskan langkah tersebut merupakan pengalihan pengelolaan, bukan penutupan hotel. Hotel Sultan resmi diambil alih pemerintah dan akan dikelola bersama Danantara.
Prinsip yang Dipegang Sejak Menjadi Menteri Pertahanan
Prabowo kemudian mengungkap bahwa prinsip serupa telah ia pegang jauh sebelum menjadi Presiden. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, ia mengaku telah mengumpulkan keluarga dan orang-orang terdekatnya di Partai Gerindra untuk melarang mereka berbisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” tuturnya.
Hal yang sama ia lakukan ketika menjabat sebagai Presiden. Prabowo mengingatkan seluruh kader Gerindra agar tidak menyalahgunakan kedekatan dengan kekuasaan. Ia bahkan menyebut sudah banyak bupati dan wali kota dari partainya yang ditangkap aparat penegak hukum sebagai bentuk konsistensi.
“Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati dari Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota, dan sebagainya,” kata Prabowo.
Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa filosofi bernegara harus dijalankan dengan kearifan dan kebijaksanaan. Ia menekankan bahwa di ujungnya, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus berada di atas segala hal.
“Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” tegasnya.
Sikap tegas Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Kasus Dadan Hindayana dan penyitaan aset Hotel Sultan menjadi dua contoh nyata yang ia gunakan untuk membuktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli dengan kedekatan personal.
Kesimpulan
Komitmen Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi patut diapresiasi. Melalui pernyataan tegasnya, ia menunjukkan bahwa hubungan personal, politik, maupun bisnis tidak akan pernah menjadi penghalang penegakan hukum. Kasus Dadan Hindayana dan penyitaan aset Hotel Sultan menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Prinsip “tidak ada kawan, ini negara” yang dipegang Prabowo menjadi pesan moral bagi seluruh penyelenggara negara agar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, harapan akan terwujudnya Indonesia yang bersih dari korupsi semakin terbuka lebar.
