Fokus Surabaya – Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam setelah sejumlah sekolah negeri menyatakan penolakan. Gelombang penolakan ini tidak hanya datang dari wali murid, tetapi juga dari para guru yang menilai program tersebut berpotensi meracuni anak dan merusak sistem pendidikan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan aturan terkait penolakan MBG di sekolah negeri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sudaryono, keputusan menerima atau menolak MBG harus berlaku untuk seluruh siswa di sekolah tersebut. “Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Mana kalau tidak, tidak semua,” tegasnya. Ketentuan ini merupakan hasil pembahasan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Artinya, tidak ada skema bagi sebagian siswa untuk menerima MBG sementara siswa lainnya menolak dalam satu sekolah negeri.
“Namun untuk sekolah negeri sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua itu keputusan sementara adalah seperti itu,” ujarnya. Ia menambahkan, keputusan untuk menerima MBG juga harus berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan seluruh wali murid. “Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah 70% misalnya mampu, 30% nggak mampu, kemudian kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya harus sepakat,” katanya.
Sudaryono juga menyinggung kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan temuan BGN, banyak kasus tersebut berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Lauk menjadi salah satu komponen yang paling banyak ditemukan dalam kasus tersebut, terutama makanan yang berasal dari protein hewani. Jenisnya antara lain ayam, telur, ikan, daging, serta berbagai produk olahannya. “Kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk. Lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya dengan olahan-olahannya,” kata Sudaryono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Gelombang penolakan ini semakin kuat seiring dengan meningkatnya laporan kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah. Para wali murid dan guru mengkhawatirkan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Mereka menilai bahwa program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar. “Kami tidak ingin anak-anak kami menjadi korban eksperimen program yang belum matang,” ujar seorang wali murid di Jakarta.
Seorang guru di salah satu sekolah negeri juga menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, MBG telah menambah beban administratif dan mengalihkan fokus dari kegiatan belajar. “Kami harus mengawasi distribusi makanan, menangani siswa yang sakit, dan masih harus memastikan target kurikulum tercapai. Ini merusak sistem pendidikan,” tegasnya.
Data dari BGN menunjukkan bahwa kasus keracunan MBG sebagian besar disebabkan oleh makanan yang tidak layak konsumsi. Lauk berbasis protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging menjadi penyumbang terbesar. Hal ini memicu pertanyaan serius tentang standar keamanan pangan dan pengawasan dalam program MBG. Berikut adalah rincian temuan BGN terkait kasus keracunan:
| Jenis Makanan | Frekuensi Kasus |
|---|---|
| Ayam dan olahannya | Tinggi |
| Telur dan olahannya | Tinggi |
| Ikan dan olahannya | Sedang |
| Daging dan olahannya | Sedang |
Menanggapi hal ini, BGN menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Namun, bagi para penolak, langkah tersebut dinilai belum cukup. Mereka menuntut transparansi dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan. “Kami ingin program yang benar-benar aman dan tidak merugikan anak-anak,” kata perwakilan wali murid.
Penolakan MBG di sekolah negeri kini menjadi fenomena nasional. Beberapa sekolah telah mengajukan permohonan resmi untuk tidak menerima program ini. Namun, aturan BGN yang mengharuskan keputusan kolektif membuat prosesnya tidak mudah. Sekolah harus menggelar rapat dengan seluruh wali murid untuk mencapai konsensus. Jika tidak sepakat, maka MBG tidak dapat dilaksanakan di sekolah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program MBG sebagai upaya meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, gelombang penolakan ini menjadi alarm bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari kata sempurna. Diperlukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pengawasan kualitas makanan hingga mekanisme penyaluran yang tepat sasaran.
Dalam jangka panjang, keberhasilan MBG sangat bergantung pada kepercayaan publik. Jika kasus keracunan terus berulang dan penolakan semakin meluas, bukan tidak mungkin program ini justru menjadi beban baru bagi dunia pendidikan. Anak-anak seharusnya mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, bukan menjadi korban dari sistem yang belum siap. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi wali murid dan guru, serta memastikan bahwa MBG benar-benar memberikan manfaat, bukan malah meracuni generasi penerus bangsa.
