Fokus Surabaya – JAKARTA – Di tengah sorotan publik terhadap kesejahteraan aparatur negara, pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mengalami kenaikan pada tahun anggaran ini. Namun, sejumlah lembaga mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sebagai bentuk penghargaan atas capaian reformasi birokrasi. Kebijakan ini menuai respons beragam, terutama dari kalangan pegawai yang berharap perbaikan kesejahteraan menyeluruh.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa kenaikan tukin diberikan secara selektif kepada institusi yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Pemberian tukin ini merupakan insentif bagi lembaga yang konsisten memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik,” ujar sumber di Kementerian PANRB, Jumat (25/9/2026).
Adapun lembaga yang dipastikan menerima kenaikan tukin antara lain:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Kesehatan
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Kota Surabaya
Sementara itu, kebijakan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan honorer justru menunjukkan arah berbeda. Pembina Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK), Raden Sutopo Yuwono, menyambut baik langkah pemerintah yang menjamin pembayaran gaji PPPK langsung dari pusat serta kepastian gaji honorer melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kebijakan ini adalah terobosan yang memberi tiga manfaat: kepastian anggaran bagi pemda, kepastian sumber gaji bagi PPPK, dan kepastian penghasilan bagi honorer,” kata Sutopo kepada JPNN, Jumat (25/9/2026).
Ia juga mengapresiasi perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam melaksanakan program Asta Cita yang menyentuh honorer dan ASN PPPK. “Kami berharap Presiden Prabowo juga memperhatikan surat permohonan FK PPPK terkait rencana peralihan ASN PPPK guru menjadi PNS,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan negeri gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. “Setiap anak Indonesia, dari keluarga dan latar belakang apa pun, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama untuk membangun masa depannya,” kata Teddy, Senin (21/9/2026). Pemerintah juga mempercepat perbaikan fasilitas sekolah rusak dan meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk rencana kenaikan gaji guru.
Meski demikian, kalangan PNS berharap kenaikan gaji pokok tidak lagi tertunda. “Kami memahami prioritas pemerintah, tetapi kebutuhan hidup terus meningkat. Kenaikan tukin hanya dinikmati sebagian pegawai,” ujar seorang PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang enggan disebut namanya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai besaran kenaikan tukin yang akan diberikan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa strategi pemerintah dalam menyejahterakan ASN masih timpang. “Pemberian tukin berbasis kinerja itu baik, tetapi jangan sampai menciptakan ketimpangan antarinstansi. Perlu ada peta jalan kenaikan gaji pokok yang jelas,” ujar pengamat dari Universitas Indonesia, Dr. Irfan Ridwan Maksum.
Dengan kondisi ini, tahun 2026 menjadi periode penuh tantangan bagi pemerintah dalam menyeimbangkan insentif kinerja dan keadilan bagi seluruh abdi negara. Publik akan terus mencermati apakah janji kesejahteraan ASN akan terwujud secara merata atau hanya menjadi privilese segelintir lembaga.
