Fokus Surabaya – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah dalam pidato resmi pada peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, ia menyebut jurnalis, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai bentuk baru dari “Londo Ireng“. Istilah tersebut merujuk pada pribumi yang berpihak kepada penjajah Belanda atau pengkhianat bangsa. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari kalangan wartawan dan organisasi pers, terutama karena kritik yang selama ini mereka sampaikan, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada asing.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Namun, ia menilai ada pihak yang tidak sekadar mengkritik, melainkan menggiring opini publik seolah Indonesia berada dalam situasi buruk. “Ada kampanye besar untuk Indonesia goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April lewat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei lewat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps,” ujar Prabowo. Ia kemudian menyebut profesi seperti wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai “Londo Ireng” yang kini memakai baju lain.
Pernyataan tersebut sontak membuat kalangan wartawan meradang. Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, melontarkan protes keras. Ia mengingatkan bahwa secara historis, istilah “Londo Ireng” mengandung stigma sebagai pengkhianat bangsa. “Sangat disayangkan pernyataan Presiden yang mengidentikkan wartawan/jurnalis seperti ‘Londo Ireng’ yang artinya ‘Belanda Hitam’ atau pengkhianat bangsa,” tegas Kesit. Ia menekankan bahwa banyak pendiri bangsa ini berprofesi sebagai wartawan, seperti Tirto Adhi Soerjo, SK. Trimurti, B.M. Diah, Rohana Kudus, Ki Hajar Dewantara, dan Adam Malik, yang menggunakan surat kabar untuk melawan penjajah dan menyebarkan berita kemerdekaan.
Ketua PWI terpilih, Sri Hartanto, dari Surakarta juga menyatakan bahwa narasi Prabowo berpotensi memunculkan stigma negatif terhadap profesi wartawan dan mengganggu iklim kebebasan pers. Menurutnya, kerja jurnalistik berlandaskan fakta dan data di lapangan, termasuk dalam mengkritisi program MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, serta persoalan hukum, ekonomi, dan sosial. “Sikap kritis terhadap berbagai persoalan adalah tugas wartawan. Berjalan fungsi kontrol dimaksudkan agar pemerintah bekerja lebih baik, bukan bentuk pengabdian kepada bangsa asing,” kata Sri Hartanto.
Kritik terhadap program MBG sendiri menjadi salah satu pemicu pernyataan Prabowo. Program yang digagas untuk meningkatkan gizi masyarakat ini dinilai oleh sejumlah pengamat dan LSM memiliki sejumlah kelemahan, seperti distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, serta potensi korupsi dalam pengelolaannya. Kritik-kritik tersebut disampaikan melalui pemberitaan media dan laporan LSM, yang kemudian dianggap Prabowo sebagai upaya menggiring opini bahwa Indonesia akan kolaps.
Dalam catatan IDN Times, Prabowo juga beberapa kali melontarkan kata-kata tidak etis dalam pidato publik sepanjang 2026. Selain “Londo Ireng”, ia pernah menyebut “bajingan” saat Hari Koperasi Nasional ke-79, “koruptor bajingan” di Lombok, “emang gue pikirin”, “endasmu” di Gorontalo, dan yang terbaru “goblok” kepada pakar yang mengkritik pemerintah. Ucapan-ucapan ini dinilai oleh Perhimpunan Vaskular Indonesia (PVRI) sebagai sikap anti-pengetahuan, serta menekankan bahwa kebijakan negara harus didasarkan pada data, fakta, kajian ilmiah, dan kesediaan pemimpin mendengar.
Reaksi juga datang dari akademisi. Dr. Basril Basyar, Dosen Pascasarjana Universitas Andalas, dalam opininya menilai bahwa labeling “Londo Ireng” terhadap jurnalis, pengamat, dan LSM sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Ia menyoroti melemahnya checks and balances di DPR akibat koalisi besar yang mendukung pemerintah, sehingga suara kritis hanya datang dari pers dan masyarakat sipil. “Harapan checks and balances hanya ada dari kalangan jurnalis, pengamat, dan LSM. Itupun sudah dianggap ‘Londo Ireng’,” tulisnya.
Basril juga mengaitkan pernyataan Prabowo dengan situasi politik terkini, seperti revisi UU TNI yang mengakomodasi penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, yang diduga untuk menyelamatkan posisi Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Menurutnya, kritik dari pers dan LSM adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Istana terkait pernyataan Prabowo. Namun, gelombang protes dari kalangan pers terus mengalir. Mereka menuntut agar Presiden tidak lagi menggunakan istilah yang menstigma profesi jurnalis, karena pers adalah pilar keempat demokrasi yang berperan mengawal kebijakan publik.
Kesimpulannya, pernyataan Prabowo yang menyebut jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai “Londo Ireng” telah memicu kemarahan luas. Kritik terhadap program MBG dan kebijakan lainnya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, padahal itu adalah bagian dari fungsi kontrol demokrasi. Sejarah mencatat peran besar wartawan dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga label tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi mengancam kebebasan pers. Diperlukan dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menjaga iklim demokrasi yang kondusif.
