Daftar Isi
Fokus Surabaya – Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Survei terbaru Poltracking Indonesia yang dirilis pada 31 Agustus 2026 mencatat kepuasan publik berada di angka 55,1%, turun dari 58,4% pada Juli 2026, dan jauh dari 78,1% pada Oktober 2025. Sementara itu, tingkat kepercayaan publik juga merosot menjadi 63,2% pada Agustus 2026, dari sebelumnya 81,5% pada Oktober 2025. Penurunan ini menjadi sorotan berbagai kalangan, namun sejumlah pengamat menilai hal tersebut sebagai konsekuensi wajar dari upaya besar-besaran pemerintah dalam membersihkan tata kelola pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei tersebut dengan sikap tenang. Dalam sesi wawancara ‘Presiden Prabowo Menjawab’ yang dikutip dari kanal YouTube Prabowo Subianto pada Kamis (17/9), ia menegaskan bahwa dirinya tetap akan menjalankan program-program pemerintah dan bekerja untuk kepentingan rakyat meski menghadapi risiko politik. “Saya disumpah, menurut saya ini keyakinan. Nanti pada saatnya rakyat yang akan memutuskan apa saya dikasih mandat lagi atau tidak,” ujarnya.
Prabowo mengakui bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki risiko politik. Namun, ia menegaskan risiko tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program prioritas. “Orang lapar itu enggak bisa nunggu lama. Orang (masih) lapar, kita berani masuk G20, saya pribadi tidak terima,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
Data Survei Poltracking: Tren Penurunan Kepuasan dan Kepercayaan
Survei Poltracking Indonesia merekam penurunan bertahap dalam tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut datanya:
| Periode | Tingkat Kepercayaan | Tingkat Kepuasan |
|---|---|---|
| Oktober 2025 | 81,5% | 78,1% |
| Maret 2026 | 75,1% | 74,1% |
| Mei 2026 | 74,2% | 72,2% |
| Juli 2026 | 65,0% | 58,4% |
| Agustus 2026 | 63,2% | 55,1% |
Pada Agustus 2026, sebanyak 32,5% responden menyatakan tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 4,3% tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara untuk kepuasan kinerja, 40,2% responden menyatakan tidak puas, dan 4,7% tidak tahu atau tidak menjawab.
Pengamat: Penurunan Wajar karena Sedang Bersih-Bersih Pemerintahan
Sejumlah pengamat politik menilai penurunan tingkat kepuasan ini sebagai hal yang wajar. Menurut mereka, pemerintahan Prabowo saat ini sedang gencar melakukan pembenahan internal, termasuk pemberantasan korupsi dan penataan birokrasi, yang sering kali menimbulkan gejolak jangka pendek. “Bersih-bersih pemerintahan memang tidak selalu populer, tetapi diperlukan untuk perbaikan jangka panjang. Masyarakat perlu memahami bahwa proses ini membutuhkan waktu,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Pengamat lain menambahkan bahwa penurunan kepuasan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi global dan domestik yang menekan daya beli masyarakat. Namun, mereka optimistis jika program-program pemerintah berjalan efektif, kepercayaan publik akan kembali meningkat.
Respons Pemerintah dan Langkah ke Depan
Meski menghadapi penurunan survei, Presiden Prabowo tetap fokus pada pelaksanaan program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi industri. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik jangka pendek. “Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk survei. Yang penting rakyat sejahtera,” pungkasnya.
Pemerintah juga berencana meningkatkan komunikasi publik untuk menjelaskan capaian dan tantangan yang dihadapi. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan akan menggencarkan sosialisasi program agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang.
Dengan tren penurunan ini, publik akan menantikan apakah upaya bersih-bersih pemerintahan dan percepatan program akan mampu mengembalikan kepercayaan. Seperti disampaikan Presiden Prabowo, pada akhirnya rakyat yang akan menilai dan memutuskan melalui mekanisme demokrasi.
