Daftar Isi
Fokus Surabaya – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah langkah strategis yang ia jalankan menempatkan namanya di pusat perhatian, mulai dari perancangan penyaluran bantuan sosial berbasis transfer tunai hingga kunjungan diplomatik ke Beijing untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok.
Uji Coba Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Keluarga
Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial yang akan diuji coba pada kuartal I hingga II 2027. Luhut mengungkapkan bahwa bantuan akan disalurkan dalam bentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Saat ini, pemerintah masih mengolah data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta.
Menurutnya, mekanisme penyaluran akan diarahkan menggunakan uang tunai, namun dengan pengawasan ketat agar penggunaannya sesuai kebutuhan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan kupon sebagai alat kontrol pembelian.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” jelasnya.
Luhut menyebut besaran bantuan yang sedang dihitung mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Meski demikian, angka final masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menghitung potensi penghematan yang bisa mencapai Rp1.200 triliun untuk mendukung program ini.
Momentum Fiskal yang Mendukung
Rencana tersebut muncul di tengah kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai masih terkendali. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa defisit anggaran per 31 Agustus 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih dalam batas target pemerintah.
Pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target Rp3.153,6 triliun, tumbuh 25,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari alokasi Rp3.842,7 triliun.
“Sampai akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat, dengan keseimbangan primer yang positif dan defisit dalam kisaran terkendali,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta.
Dengan ruang fiskal yang masih terjaga, pemerintah optimistis program bansos tunai dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.
Diplomasi Ekonomi ke Beijing
Di sisi lain, Luhut melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Kamis, 17 September 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China.
Luhut menyatakan Indonesia ingin belajar dari keberhasilan pembangunan China, terutama dalam pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15. Ia menyoroti peluang kerja sama di sektor-sektor strategis baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, layanan kesehatan, manufaktur maju, dan keuangan digital.
“Indonesia berharap dapat mempelajari pengalaman keberhasilan China dalam melaksanakan Rencana Lima Tahun ke-15 serta memperkuat kerja sama dengan China di berbagai industri strategis baru,” ujar Luhut.
Ia juga menegaskan bahwa China merupakan mitra strategis Indonesia yang paling dapat diandalkan dan bersifat jangka panjang. Kerja sama di bidang pertambangan dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus pembicaraan, termasuk penjajakan produksi, riset, dan inovasi bersama.
Wang Yi menyambut baik percepatan pembangunan Indonesia dan menekankan pentingnya komunikasi strategis antara kedua negara. China siap membantu Indonesia memperkuat kapasitas pembangunan mandiri serta mempercepat proses modernisasi. Wang juga menyebut keputusan Presiden Prabowo agar Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia sebagai langkah bijak.
Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Diplomasi
Langkah Luhut menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan ekonomi domestik dan diplomasi internasional. Di dalam negeri, ia mendorong reformasi penyaluran bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran. Di luar negeri, ia membangun jembatan kerja sama dengan China untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Pemerintah berharap program bansos tunai dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan berbasis barang. Sementara itu, kerja sama dengan China diharapkan mempercepat transfer teknologi dan pengembangan industri strategis dalam negeri.
Dengan fondasi fiskal yang stabil dan hubungan luar negeri yang semakin erat, Indonesia berada pada posisi yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Namun, keberhasilan semua rencana ini akan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan, pengawasan yang ketat, serta keputusan politik dari Presiden Prabowo Subianto.
