Fokus Surabaya – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan kritik tajam dan saran konstruktif kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mencuat setelah Presiden Prabowo dikabarkan geram melihat kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jumlah korbannya dilaporkan telah menembus 50 ribu orang. Mahfud menilai bahwa ada dua kelemahan mendasar dalam penanganan program prioritas tersebut, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada kepercayaan publik.
Dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu (16/9/2026), Mahfud MD mengungkapkan bahwa ekspektasi publik terhadap program MBG awalnya sangat tinggi. Namun, ia menyoroti dua kelemahan utama yang harus segera diperbaiki oleh Presiden Prabowo. “Pertama, komunikasi publik yang buruk. Kedua, substansi urusan yang tidak beres,” tegas Mahfud. Ia menilai bahwa komunikasi publik yang buruk membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait standar keamanan pangan dalam program MBG.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa kelemahan komunikasi publik ini sering kali membuat masalah yang kompleks terkesan disederhanakan. “Dia memberi harapan orang. Itu gampang, itu nanti untuk pertumbuhan ekonomi, nanti gampang. Kemudian semuanya dianggap gampang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan,” jelasnya. Kritik ini bukan hanya tertuju pada program MBG, tetapi juga pada pola kepemimpinan yang dianggap kurang responsif terhadap masukan dari para ahli dan pakar di bidangnya.
Dalam konteks kasus keracunan MBG yang menembus 50 ribu korban, Mahfud menekankan pentingnya penanganan substansi yang serius. Ia menyoroti bahwa janji-janji yang tidak ditepati dan pernyataan yang kerap berubah hanya akan memperburuk situasi. “Substansi urusannya juga tidak beres. Dulu ada seorang pakar kan bicara, ‘Anda kan bukan ekonom, tidak tahu apa-apa.’ Kan gitu kan di depan forum. Kayak gitu, ngejek sekali,” ungkap Mahfud, menggambarkan betapa sikap arogan terhadap pakar dapat berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil.
Menurut Mahfud, saran utamanya kepada Presiden Prabowo adalah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi ini harus mencakup aspek komunikasi publik yang lebih baik, transparansi data, serta penanganan substansi yang melibatkan para ahli gizi, kesehatan, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa Presiden harus memastikan bahwa setiap janji yang disampaikan kepada publik dapat direalisasikan dengan baik, bukan hanya menjadi retorika politik semata.
Selain itu, Mahfud juga menyarankan agar Presiden Prabowo tidak segan untuk mengganti pejabat yang tidak kompeten di jajaran kementerian terkait. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden yang baru-baru ini mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Mahfud menilai bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki keadaan, namun harus diikuti dengan perbaikan sistemik di seluruh lini pemerintahan.
Kasus keracunan MBG yang menembus 50 ribu korban menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Mahfud MD mengingatkan bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah cepat dan tepat, termasuk audit menyeluruh terhadap rantai pasokan pangan, standar kebersihan, serta kualitas gizi dari makanan yang disalurkan. “Jangan sampai program yang mulia ini justru menjadi sumber masalah baru bagi rakyat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyoroti pentingnya peran komunikasi publik yang efektif. Ia menilai bahwa pemerintah harus mampu menjelaskan secara jujur dan transparan kepada masyarakat mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan ke depan. “Komunikasi publik yang buruk hanya akan menimbulkan spekulasi dan kepanikan di masyarakat. Presiden harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Sebagai penutup, Mahfud MD menegaskan bahwa saran-saran yang diberikannya semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara. Ia berharap Presiden Prabowo dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan segera melakukan perbaikan yang signifikan. “Kita semua ingin program MBG ini berhasil, tetapi keberhasilan hanya bisa dicapai jika ada perbaikan mendasar dalam komunikasi dan substansi. Jangan tunggu korban terus bertambah,” pungkasnya.
