Fokus Surabaya – New York — Aksi walk out massal mewarnai Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke mimbar untuk menyampaikan pidatonya. Puluhan delegasi dari sekitar 70 negara meninggalkan ruang sidang, meninggalkan kursi-kursi kosong sebagai bentuk protes atas kebijakan militer Israel di Gaza dan pelanggaran hukum internasional yang terus berlanjut.
Delegasi Indonesia termasuk di antara negara-negara yang melakukan walk out. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar solidaritas, melainkan juga bentuk protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan wilayah pendudukan. “Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel,” tegas Nabyl di New York, Kamis (24/9) waktu setempat.
Netanyahu yang tetap melanjutkan pidatonya selama 40 menit menyebut delegasi yang walk out sebagai “moral cowards” atau pengecut moral. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari dalam negeri. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas sikap tegas delegasi RI. Menurutnya, walk out tersebut adalah wujud komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. “Ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi terhadap dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina, serta perjuangan antipenjajahan yang selama ini dilakukan oleh rezim Israel,” ujar Niam di Jakarta. Ia juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti langkah diplomatik ini dengan aksi politik yang lebih konkret di tingkat internasional.
Gelombang penolakan terhadap Netanyahu didominasi oleh perwakilan dari Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara seperti Turki, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Iran, Palestina, Mesir, Spanyol, Brasil, Peru, Kuba, dan Nigeria kompak mengosongkan kursi. Sementara itu, delegasi Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Hungaria, Serbia, Ukraina, Ceko, Yunani, Inggris, Prancis, Irlandia, Belgia, Norwegia, serta Uni Eropa memilih tetap berada di dalam ruangan. Perpecahan ini semakin menegaskan jurang pemisah geopolitik antara Israel dan mayoritas komunitas internasional.
Indonesia terus mempertegas posisinya dalam agenda diplomasi global. Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menyampaikan National Statement Indonesia pada Sabtu, 26 September waktu setempat. Dalam pernyataannya, Sugiono akan mengangkat isu ketahanan global, penguatan multilateralisme, peran negara-negara Global South, serta perdamaian dunia, khususnya Palestina. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan.
Sebagai wujud nyata dukungan, Indonesia juga memberikan sumbangan sebesar USD 1,2 juta atau sekitar Rp21,4 miliar (asumsi kurs Rp17.800 per dolar AS) kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Bantuan ini untuk mendukung operasional UNRWA yang menyuplai bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina. Dukungan finansial ini menegaskan kepedulian Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Di sisi lain, DPR RI memuji aksi walk out delegasi Indonesia. Anggota DPR menilai langkah tersebut sebagai cerminan politik luar negeri bebas aktif yang konsisten membela kemerdekaan Palestina. Aksi ini juga menjadi sorotan media internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang vokal dalam isu Palestina.
Dengan walk out massal ini, Indonesia dan puluhan negara lainnya mengirim pesan jelas bahwa kejahatan kemanusiaan tidak bisa dibiarkan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus digaungkan hingga tercapai perdamaian yang adil dan abadi. Komitmen Indonesia tidak hanya di forum PBB, tetapi juga diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan dan diplomasi multilateral yang berkelanjutan.
