Fokus Surabaya – Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot efisiensi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) mengumumkan bahwa sekitar 700 perusahaan pelat merah akan ditutup dalam rangka streamlining business yang ditargetkan rampung pada 2026. Langkah ini menjadi pijakan sebelum masuk ke tahap penguatan dan pertumbuhan di tahun berikutnya.
Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, menjelaskan bahwa penataan ini berfokus pada tiga aspek utama: fokus bisnis, skala perusahaan, dan penguatan kontrol anak usaha. “Sekarang harus kembali ke core business. Kalau ada yang di luar itu, kerja sama dengan swasta harus jadi bagian dari pertumbuhan kita. Nggak bisa semuanya diborong BUMN,” ujar Tedi di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Tedi, banyak BUMN yang selama ini menggarap proyek di luar bisnis intinya sehingga kinerja menjadi tidak optimal. Ke depan, BUMN didorong untuk merangkul pihak swasta pada kegiatan di luar bisnis inti, alih-alih mengerjakan semuanya sendiri. “Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal membangun ekosistem usaha yang sehat antara BUMN dan swasta,” tambahnya.
Selain fokus bisnis, BP BUMN juga menyoroti pentingnya memperbesar skala usaha. Tedi menilai perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor sejenis saat ini saling bersaing dalam skala kecil, sehingga sulit bersaing di tingkat regional maupun global. “Kalau skalanya makin besar dan pasar domestik sudah terlalu dominan, sudah saatnya kita main di pasar regional dan global,” tegasnya.
Aspek ketiga adalah penguatan kontrol. BP BUMN ingin memperketat pengawasan hingga ke tingkat anak dan cucu perusahaan agar struktur organisasi serta kinerjanya makin transparan. “Tiga hal ini, fokus, skala, dan kontrol yang lebih baik jadi alasan utama kenapa kita perlu penyederhanaan ini,” terang Tedi.
Rencana penutupan 700 BUMN ini merupakan bagian dari target besar efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pemerintah menilai jumlah BUMN yang ada saat ini terlalu banyak dan tumpang tindih, sehingga membebani keuangan negara. Dengan penyederhanaan, diharapkan hanya perusahaan yang benar-benar sehat dan strategis yang tetap beroperasi.
Pengamat BUMN menilai langkah ini positif, namun mengingatkan agar proses penutupan dilakukan secara hati-hati. “Harus ada kajian mendalam agar tidak menimbulkan gejolak, terutama terkait nasib karyawan. Selain itu, BUMN yang ditutup jangan sampai justru menyerahkan bisnis strategis ke pihak asing,” ujar seorang analis ekonomi di Jakarta.
BP BUMN memastikan bahwa proses ini akan berjalan transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi kepada karyawan dan mitra kerja sama juga akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah berharap pada 2026, struktur BUMN Indonesia menjadi lebih ramping, fokus, dan berdaya saing tinggi.
Dengan langkah efisiensi ini, Prabowo menargetkan BUMN dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional, sekaligus membuka ruang bagi swasta untuk tumbuh bersama. Kolaborasi antara BUMN dan swasta diyakini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, publik akan menantikan detail perusahaan mana saja yang akan ditutup dan bagaimana skema kerja sama dengan swasta akan dijalankan. Yang jelas, arah kebijakan sudah ditetapkan: BUMN tidak boleh lagi borong proyek, dan swasta wajib diajak. Efisiensi bukan sekadar pemangkasan, tetapi juga strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menghadapi tantangan global.
