Fokus Surabaya – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali angkat bicara mengenai polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar dengan istilah ‘saking pintarnya jadi goblok’. Pigai menegaskan bahwa kritik Presiden tidak ditujukan kepada seluruh ilmuwan, melainkan hanya kepada kelompok pasca-kebenaran atau post-truth yang dianggap mengabaikan kebenaran dan menyebarkan narasi bohong.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9/2026), Pigai menjelaskan bahwa fenomena yang dikritik Prabowo adalah mereka yang berlabel pakar tetapi merangkap berbagai peran lain, seperti aktivis, buzzer, influencer, hingga pendukung kelompok politik tertentu. Menurutnya, hal itu membuat otoritas kepakaran menjadi kabur dan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
“Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, dirinya sebagai buzzer, dirinya sebagai influencer, dirinya sebagai haters, dirinya sebagai pendukung A, pendukung B, dirinya sebagai kelompok kepentingan,” ujar Pigai.
Pigai lantas menyinggung sosok Mahfud MD yang menurutnya ikut merespons pernyataan Prabowo. Ia menyebut Mahfud sebagai contoh pihak yang memiliki banyak peran, mulai dari menteri, anggota DPR, pimpinan lembaga tinggi negara, aktivis, hingga kini aktif di media sosial. Pigai menilai respons Mahfud justru memperkuat argumen bahwa kritik Presiden tidak salah alamat.
“Ada salah satu, di mana-mana disebut memang dia profesor, doktor bidang hukum tata negara. Tapi dia menteri dulu, setelah itu anggota DPR RI partai politik, setelah itu jadi pimpinan lembaga tinggi negara, setelah itu jadi aktivis, setelah itu jadi calon pimpinan negara, setelah itu sekarang pengelola sosial media,” kata Pigai tanpa menyebut nama, namun konteksnya jelas mengarah pada Mahfud MD.
Pigai juga mengaitkan fenomena ini dengan buku The Death of Expertise karya Tom Nichols yang membahas bagaimana kepakaran kehilangan otoritas di tengah derasnya arus media sosial. Menurutnya, media sosial memungkinkan siapa pun mengklaim sebagai pakar tanpa dasar keilmuan yang memadai.
“Ini hanya ‘post-truth’ aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. ‘Post-truth’ itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan,” tegas Pigai.
Meski membela Prabowo, Pigai tetap meminta para pakar untuk tidak mengabaikan capaian pemerintah. Ia menilai kritik yang objektif harus menyertakan kebaikan dan manfaat program yang telah dijalankan. Bahkan, ia mempersilakan kritik hingga menuntut menteri turun dari jabatan, asalkan penilaian dilakukan secara berimbang.
“Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah,” ujarnya.
“Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif,” tambahnya.
Pernyataan Pigai ini merespons polemik yang muncul setelah Prabowo menyinggung pakar dalam pidato HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada Jumat (18/9/2026). Saat itu, Prabowo mengkritik pihak yang menggunakan label kepakaran tetapi menyampaikan tudingan yang ia sebut fitnah. Ungkapan ‘saking pintarnya jadi goblok’ pun menjadi sorotan publik.
Mahfud MD sebelumnya menanggapi pernyataan Prabowo dengan mengatakan bahwa memang ada pakar atau profesor yang tidak memenuhi standar kepakaran. Namun, ia juga mengingatkan bahwa presiden dan pejabat lainnya bisa memiliki kekurangan serupa. Respons Mahfud inilah yang kemudian memicu reaksi Pigai.
Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati ilmuwan sejati dan membutuhkan masukan dari mereka yang menyampaikan pandangan murni berdasarkan kapasitas keilmuannya. Ia berharap publik dapat membedakan antara pakar yang benar-benar kompeten dengan mereka yang hanya memanfaatkan label kepakaran untuk kepentingan politik atau popularitas di media sosial.
Dengan pernyataannya ini, Pigai seolah ingin menegaskan bahwa kritik Prabowo bukanlah serangan terhadap dunia akademik, melainkan upaya mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual. Ia juga menyoroti peran media sosial yang dinilainya kerap menjadi ruang bagi penyebaran informasi menyesatkan dan pembungkaman kebenaran.
Ke depan, polemik ini diperkirakan masih akan bergulir, terutama menjelang tahun politik. Publik pun diharapkan lebih kritis dalam menyikapi setiap pernyataan pejabat, termasuk ketika mereka berbicara tentang pakar dan kepakaran.
