Fokus Surabaya – Perbedaan mencolok antara data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa. Sementara itu, Bank Dunia melaporkan 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas, yakni 8,30 dolar AS PPP per orang per hari atau setara Rp51.000.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai garis kemiskinan yang digunakan BPS terlalu rendah sehingga tidak mampu menangkap kerentanan ekonomi yang lebih luas. Menurut Indef, garis kemiskinan nasional hanya mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum, tanpa memperhitungkan standar hidup layak yang terus berkembang.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Nugroho, menjelaskan bahwa kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan tolok ukur berbeda. Bank Dunia memakai standar internasional untuk membandingkan kesejahteraan antarnegara dalam kelompok pendapatan yang sama, sedangkan BPS menggunakan Garis Kemiskinan Nasional berbasis kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan lokal.
“Angka 64,1 persen diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8,3 dolar AS per hari yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas,” jelas Wisnu. Ia menambahkan bahwa Indonesia telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas sejak 2003, dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS, sementara negara tertinggi di kelompok yang sama mencapai 14.000 dolar AS.
Perbedaan ini sejatinya bukan pertarungan angka, melainkan cerminan adanya lapisan kemiskinan yang perlu dipahami secara utuh. Ada kemiskinan ekstrem, kemiskinan berdasarkan standar nasional, dan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi rentan terhadap guncangan ekonomi. Kelompok terakhir sering tidak terlihat dalam statistik resmi, padahal jumlahnya besar.
Data BPS dan Bank Dunia sama-sama bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, tujuan pengukurannya berbeda. BPS mengukur kemiskinan dalam konteks kebijakan nasional, sedangkan Bank Dunia menyediakan perbandingan internasional. Dengan demikian, angka 64,1 persen tidak berarti dua pertiga penduduk Indonesia tiba-tiba menjadi miskin dalam pengertian BPS.
Meski demikian, tingginya proporsi penduduk di bawah standar Bank Dunia tetap menjadi sinyal penting. Banyak masyarakat Indonesia yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi hidup dengan ruang finansial sangat sempit. Pendapatan mereka cukup untuk kebutuhan hari ini, namun rentan goyah ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga pangan, atau kebutuhan pendidikan.
Indef menyoroti bahwa garis kemiskinan BPS yang terlalu rendah membuat kebijakan perlindungan sosial berpotensi tidak menjangkau kelompok rentan tersebut. Jika garis kemiskinan dinaikkan mendekati standar internasional, jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan bisa jauh lebih besar. Hal ini menuntut pemerintah memperluas cakupan program perlindungan sosial dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Wisnu menegaskan bahwa perhatian utama seharusnya tidak hanya tertuju pada besarnya angka 64,1 persen, tetapi juga pada kondisi masyarakat yang berada di antara garis kemiskinan nasional dan standar internasional. Mereka adalah kelompok yang paling rentan jatuh miskin ketika terjadi tekanan ekonomi.
Dengan memahami perbedaan ini, publik diharapkan tidak terjebak pada klaim “64 persen rakyat Indonesia miskin” tanpa penjelasan, atau sebaliknya merasa aman dengan angka 8,07 persen tanpa melihat kerentanan yang ada. Kedua ukuran memiliki fungsi berbeda dan sama-sama penting untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh.
Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan indikator yang lebih komprehensif, tidak hanya garis kemiskinan nasional, tetapi juga indikator kerentanan dan ketahanan ekonomi. Langkah ini penting agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di ambang kerentanan.
