Daftar Isi
Fokus Surabaya – Menteri Dalam Negeri meninjau langsung pelaksanaan program bedah rumah di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari upaya nasional mempercepat perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kunjungan tersebut menjadi sinyal tegas kepada pemerintah daerah agar mempercepat realisasi program perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.
Dalam peninjauan itu, Mendagri menegaskan bahwa perbaikan rumah bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bagian dari strategi pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hidup warga. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengejar target pembangunan rumah baru, tetapi juga memberi perhatian serius pada perbaikan rumah yang sudah ada.
BNPP Catat 13.123 Unit Lolos Verifikasi
Di sisi lain, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membahas pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) usulan kementerian dan lembaga tahun 2026.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menyampaikan bahwa dari target 15.000 unit RTLH yang diusulkan, sebanyak 13.123 unit atau 87,49 persen telah terakomodasi setelah melalui proses verifikasi. Capaian itu menempatkan BNPP RI sebagai kementerian dan lembaga dengan jumlah usulan yang lolos verifikasi terbanyak.
“Dari 15.000 unit yang kita usulkan, sebanyak 13.123 unit atau 87,49 persen sudah terakomodasi. Kita masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan pemenuhan kuota sampai dengan 25 September 2026,” ujar Makhruzi melalui keterangan tertulis.
Menurutnya, pemenuhan sisa kuota perlu dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Apabila masih terdapat kekurangan data atau usulan, pemerintah daerah dapat melengkapi usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target 15.000 unit RTLH dapat dipenuhi.
Ia menambahkan, koordinasi antara BNPP RI, Kementerian PKP, serta pemerintah daerah perlu diperkuat, terutama dalam mengatasi kendala komunikasi dan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme serta alokasi Program BSPS di daerah.
“Koordinasi perlu terus diperkuat agar pemerintah daerah memahami mekanisme dan alokasi BSPS secara utuh. Dengan koordinasi yang baik, proses pemenuhan kuota dan pelaksanaan program di daerah dapat berjalan lebih terarah,” kata Makhruzi.
Makassar Jadi Contoh Integrasi Program
Geliat serupa terlihat di Makassar. Pemerintah Kota Makassar sejak awal menaruh perhatian pada Program 3 Juta Rumah. Koordinasi telah terjalin dengan pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai kewenangan di sektor perumahan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar melalui Bidang Kawasan Permukiman menindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk soal mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, serta tahapan pembangunan agar penyaluran bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sebanyak 461 rumah kumuh dipilih menjadi prioritas utama untuk dibedah. Pemkot Makassar juga meluncurkan aplikasi Lontara+ sejak 2025 untuk menampung keluhan dan aduan masyarakat soal masalah rumah mereka. Semua laporan terhubung langsung dengan perangkat daerah terkait, mulai dari penataan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan kumuh, penyediaan sarana dan prasarana dasar, hingga koordinasi dengan RT/RW dan kecamatan.
Berkat rangkaian program tersebut, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Makassar sebagai kota dengan implementasi Program 3 Juta Rumah terbaik batch Sulawesi. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi, Wali Kota Munafri Arifuddin menerima penghargaan dan dana bantuan untuk merenovasi 300 unit rumah dari Kementerian PKP.
Perbandingan Capaian Program Bedah Rumah
| Wilayah | Fokus Program | Capaian |
|---|---|---|
| BNPP RI (nasional) | BSPS usulan kementerian/lembaga 2026 | 13.123 dari 15.000 unit (87,49 persen) |
| Makassar | Bedah rumah kawasan kumuh | 461 rumah prioritas dan bantuan renovasi 300 unit |
| Bukit Duri, Jakarta Selatan | Peninjauan langsung Mendagri | Dorongan percepatan perbaikan RTLH |
Kombinasi antara pendampingan pusat, inovasi daerah, dan pengawasan langsung di lapangan menjadi kunci agar program bedah rumah tidak berhenti pada seremoni. Pemerintah daerah dituntut memastikan data penerima akurat, proses verifikasi transparan, dan pelaksanaan di lapangan sesuai standar kualitas.
Dengan waktu yang tersisa hingga 25 September 2026, koordinasi lintas instansi menjadi penentu apakah sisa kuota dapat terpenuhi. Peran aktif pemerintah daerah dalam melengkapi usulan dan mempercepat verifikasi akan menentukan seberapa besar manfaat program ini dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada akhirnya, keberhasilan bedah rumah tidak diukur dari banyaknya unit yang selesai, tetapi dari seberapa nyata peningkatan kualitas hidup warga yang merasakannya. Sinergi antara Kemendagri, Kementerian PKP, BNPP RI, dan pemerintah daerah akan menentukan apakah target hunian layak bagi masyarakat dapat tercapai secara merata, termasuk di kawasan padat seperti Bukit Duri.
