Fokus Surabaya – Jakarta – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya hoaks yang menyasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu informasi palsu yang paling mencuri perhatian adalah klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memilih Anies Baswedan sebagai ketua KPK. Foto yang disebarkan dalam unggahan tersebut disebut-sebut sebagai bukti pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, pada 24 April 2024. Faktanya, foto itu sama sekali tidak terkait dengan pemilihan ketua KPK. Narasi yang dibangun pun terkesan memutar balik fakta untuk menciptakan opini seolah-olah terjadi kudeta halus terhadap konstelasi politik nasional.
Penelusuran tim cek fakta menemukan bahwa gambar yang beredar merupakan dokumentasi resmi saat KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan terpilih. Tidak ada agenda tersembunyi mengenai penunjukan Anies Baswedan di KPK. Hoaks ini sengaja dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing kemarahan publik dan menggiring persepsi bahwa lembaga antirasuah sedang dipolitisasi. Alih-alih menjadi informasi yang mencerahkan, unggahan tersebut justru memperkeruh suasana politik yang sudah menghangat.
Hoaks seputar KPK bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, beredar pula klaim foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Unggahan yang muncul pada 9 Juni 2026 itu menampilkan rangkaian foto berisi tumpukan uang di dalam ruangan, sejumlah kendaraan roda dua dan empat, serta Silmy Karim yang mengenakan rompi oranye. Narasi yang menyertai foto tersebut sangat bombastis, menyebut penggeledahan menghasilkan uang dolar satu ruangan hingga mobil mewah dan motor gede. Namun, setelah ditelusuri, tidak ada bukti valid yang mendukung klaim tersebut. Foto-foto itu merupakan hasil rekayasa atau konteks yang salah tempat.
Modus hoaks semacam ini biasanya menyasar momen-momen strategis, seperti pergantian pimpinan lembaga negara atau menjelang pemilu. Tujuannya jelas: menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi, mengadu domba antar kelompok, dan yang paling berbahaya, menggiring opini bahwa telah terjadi kudeta halus terhadap calon presiden tertentu. Dalam konteks Pilpres 2024, isu kudeta halus memang sempat mencuat, tetapi tidak pernah terbukti secara hukum. Sebaliknya, hoaks-hoaks yang beredar justru memperlihatkan pola serangan yang sistematis terhadap integritas proses demokrasi.
Pakar komunikasi politik menilai, penyebaran hoaks seputar KPK dan Anies Baswedan merupakan bagian dari perang informasi yang bertujuan menggoyang legitimasi pemerintahan terpilih. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada unggahan yang tidak memiliki sumber jelas. Literasi digital menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban atau bahkan penyebar hoaks. KPK sendiri hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait isu penunjukan ketua, namun sejumlah pegawai internal memastikan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Berikut daftar hoaks seputar KPK yang sempat ramai di media sosial beserta faktanya:
- Hoaks: Prabowo memilih Anies Baswedan sebagai ketua KPK. Fakta: Foto yang digunakan adalah momen penetapan paslon terpilih di KPU, 24 April 2024.
- Hoaks: Foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmy Karim. Fakta: Tidak ada penggeledahan dengan barang bukti seperti yang diklaim; foto merupakan rekayasa.
- Hoaks: Yaqut Cholil Qoumas meminta KPK menahan Jokowi. Fakta: Tidak ada pernyataan resmi seperti itu; informasi ini tidak berdasar.
Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi. Cek sumber resmi, bandingkan dengan pemberitaan media kredibel, dan gunakan fitur cek fakta yang tersedia. Jangan sampai hoaks menjadi senjata untuk melemahkan demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kudeta halus melalui informasi palsu adalah ancaman nyata yang harus dilawan bersama.
Dengan semakin canggihnya teknologi manipulasi, hoaks akan terus bermunculan dengan wajah baru. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan konten mencurigakan sangat diperlukan. Mari jadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, bukan ladang fitnah. Hanya dengan kewaspadaan kolektif, kita dapat mencegah upaya-upaya tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan stabilitas politik dan keamanan nasional.
