Fokus Surabaya – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen penuh terhadap penanganan bencana nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menerima kunjungan tokoh masyarakat Kalimantan yang dikenal dengan sebutan Panglima Jilah. Pertemuan tersebut membahas secara khusus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah lengah dalam mengatasi krisis lingkungan tersebut.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini memusatkan perhatian penuh pada penanganan karhutla serta penanggulangan korban gempa bumi. Menurutnya, penanganan bencana menjadi prioritas utama pemerintah pusat yang dipantau secara langsung selama 24 jam tanpa henti.
Terkait penanggulangan karhutla, Pigai membeberkan bahwa Presiden telah menginstruksikan pengerahan sumber daya dalam skala masif. Operasi pemadaman saat ini didukung oleh armada udara dan puluhan ribu personel gabungan di lapangan. Rinciannya mencakup 64 pesawat pemadam, terdiri dari 55 unit armada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 9 unit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- 64 pesawat pemadam dikerahkan, terdiri dari 55 unit BNPB dan 9 unit TNI
- 54.394 personel gabungan diterjunkan ke titik-titik lokasi terdampak
- Pemantauan langsung oleh Presiden selama 24 jam penuh
- Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat
“Presiden full 24 jam mengontrol dan menggerakkan sumber daya tersebut, dan sekarang kebakaran hutan sudah mulai tertangani,” ujar Pigai dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta.
Selain karhutla, Pigai memastikan bahwa penanganan korban gempa bumi terus berjalan. Presiden Prabowo secara aktif memantau perkembangan dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan distribusi bantuan dan proses pemulihan tidak terhambat. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah pusat telah melonggarkan upaya penanggulangan pascabencana hanya karena menurunnya intensitas pemberitaan di media massa.
“Dalam konteks penanganan bencana, pemerintah masih terus bekerja. Jangan sampai informasi yang mungkin terputus selama dua minggu ini membuat publik mengira penanganan sudah selesai. Itu tidak, pemulihan ini masih menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat,” tegas Pigai.
Agenda Padat Presiden di Istana
Pertemuan dengan Panglima Jilah bukan satu-satunya agenda penting Presiden Prabowo dalam sepekan terakhir. Pada hari yang sama, Presiden juga memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Budi mengaku diminta Prabowo untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir guna mencegah penyelundupan barang ilegal.
“Dipanggil, disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir, dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang seperti narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang,” kata Djaka Budi setelah pertemuan.
Ia memastikan Bea Cukai akan memperkuat pengawasan dengan menambah peralatan operasional dan satuan tugas di wilayah perbatasan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah masuknya barang ilegal melalui jalur laut maupun jalur perbatasan lainnya. Salah satu wilayah yang akan diperkuat pengawasannya adalah di sepanjang Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu wilayah rawan aktivitas penyelundupan.
“Di sepanjang laut Selat Malaka kami ada pangkalan sarana operasi, di situ ada sekitar hampir seratus lebih kapal. Nanti kita akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada, ya,” ujarnya.
Danantara Kaji Perpanjangan LRT hingga JIS
Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah mengkaji permintaan Presiden Prabowo untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang rute LRT hingga Jakarta International Stadium (JIS). COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa integrasi transportasi massal menjadi salah satu program yang menjadi fokus Danantara.
“Yang LRT tentu sedang kita kaji karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportation yang sedang kita siapkan,” kata Dony kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dony menjelaskan, Danantara akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengintegrasikan transportasi massal. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh lembaga yang terlibat dalam proyek dapat terintegrasi dengan baik.
“Jadi ini akan menjadi satu kesatuan, ini yang sedang kita bicarakan nanti dengan Pak Gubernur. Jadi sehingga tidak terpisah-pisah mana yang menjadi porsi KAI, mana yang porsi daripada Jakpro dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu kesatuan,” jelas Dony.
Selain LRT, Dony mengatakan kereta api juga sedang menjalani proses elektrifikasi pada sejumlah rute, yakni Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak. Seluruh moda transportasi tersebut akan diintegrasikan, termasuk LRT dengan MRT dan TransJakarta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta BPI Danantara membantu Pemprov DKI Jakarta memperpanjang rute LRT hingga JIS serta mengembangkan konektivitas dengan kereta cepat Whoosh. Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan rencana melanjutkan LRT dari Kelapa Gading hingga JIS dan dari Velodrome hingga Halim untuk terhubung dengan kereta cepat Whoosh.
Dengan rangkaian agenda tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan penanganan bencana, penguatan keamanan perbatasan, dan pembangunan infrastruktur transportasi sebagai tiga pilar utama yang berjalan secara simultan. Pertemuan dengan Panglima Jilah menjadi simbol nyata bahwa pemerintah pusat hadir dan mendengarkan aspirasi masyarakat daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti karhutla yang berdampak luas bagi kesehatan dan perekonomian warga Kalimantan.
Ke depan, publik akan menantikan realisasi dari berbagai komitmen tersebut, mulai dari penanganan karhutla yang tuntas, penguatan pengawasan perbatasan yang efektif, hingga terwujudnya integrasi transportasi massal yang modern dan terpadu di kawasan Jabodetabek. Semua ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, aman, dan terhubung.
