Fokus Surabaya – Istilah PrabowoNoMics belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Istilah ini merujuk pada arah kebijakan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pada percepatan pertumbuhan, mobilisasi dana pemerintah, serta keberpihakan pada rakyat kecil. Namun, di balik itu semua, muncul kritik dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom hingga akademisi. Bagaimana sebenarnya PrabowoNoMics ini?
Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengkritik kapitalisme neoliberal yang menurutnya hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center, Jumat (18/9/2026), Prabowo mempertanyakan kapan kekayaan yang terkumpul pada kelompok tertentu akan menetes ke masyarakat luas. “Anda mengerti kapitalisme neoliberal? Itu artinya mereka bilang biarlah yang kaya segelintir orang, setelah mereka kaya nanti akan menetes kekayaannya ke bawah. Kapan netesnya? Kita udah mati semua 200 tahun kemudian nggak netes-netes juga,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berlandaskan UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi fondasi dari PrabowoNoMics, yang menolak konsep trickle-down economics dan lebih mengutamakan keadilan sosial.
Namun, implementasi PrabowoNoMics tidak lepas dari kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut sejumlah pakar bisa menjadi “goblok” karena terlalu merasa pintar. Menurut Nailul, pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam cara pemerintah memandang peran akademisi dan pakar dalam perumusan kebijakan. “Saya menduga, Prabowo merupakan orang yang tidak percaya dengan akademisi, pakar, dan ahli. Beliau mempunyai ketakutan akan kebenaran yang disampaikan oleh pakar tersebut terjadi,” ujar Nailul kepada IDN Times, Sabtu (19/9/2026).
Nailul menilai pemerintah cenderung mengutamakan tindakan tanpa didahului kajian maupun pilot project yang memadai. Akibatnya, kebijakan yang diambil berisiko jauh dari kata sukses. Ia juga menyayangkan peran pakar yang semakin dikesampingkan, padahal negara lain berlomba menciptakan sumber daya manusia unggul di bidang yang spesifik.
PrabowoNoMics juga tercermin dari kebijakan fiskal yang agresif, seperti yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya memindahkan sekitar Rp 200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara (Himbara), dan belakangan menambahnya hingga Rp 400 triliun. Langkah ini bertujuan menggerakkan sektor produktif dan menekan suku bunga. Namun, kebijakan ini menuai konsekuensi: dua lembaga pemeringkat global, Moody’s dan Fitch, menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal 2026. Alasan yang disebutkan adalah berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan.
Ketegangan juga terjadi antara Kementerian Keuangan dan Danantara, badan pengelola investasi sovereign wealth fund. Purbaya menargetkan setoran dividen BUMN sebesar Rp 120 triliun ke kas negara, yang mendapat protes keras dari Danantara. Direktur Celios, Bhima Yudistira, menyebut persoalan ini sebagai salah satu pemicu pencopotan Purbaya pada 14 September 2026. Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara.
Pergantian ini memunculkan spekulasi: apakah ini koreksi terhadap PrabowoNoMics atau tekanan oligarki? Pengamat ekonomi Rocky Gerung sebelumnya menilai Purbaya terlalu memahami ekonomi sebagai matematika, bukan ekonomi-politik. Menurut Rocky, inti PrabowoNoMics adalah keadilan sosial, bukan sekadar angka pertumbuhan. Namun, kritik Rocky juga memiliki batas karena pertumbuhan dan redistribusi bisa saling menopang.
Dalam kerangka ekonomi syariah, kebijakan fiskal harus mengedepankan maslahah dan menghindari mafsadah. Dr. Irfan Syauqi Beik dari IPB University menegaskan bahwa menjaga stabilitas fiskal lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Defisit APBN hingga Agustus 2026 tercatat 0,9 persen terhadap PDB, namun proyeksi defisit 2026 melebar menjadi 2,85 persen, mendekati batas psikologis 3 persen.
Di sisi lain, PrabowoNoMics juga mendorong program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi. Namun, program-program ini perlu dievaluasi bukan hanya dari besarnya anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan gizi, petani, dan usaha lokal.
SUCOFINDO, BUMN yang bergerak di bidang survey, menyoroti dua isu strategis yang sejalan dengan PrabowoNoMics: pengembangan pasar karbon dan ketahanan rantai pasok pangan. Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi, menyampaikan bahwa implementasi Artikel 6 Perjanjian Paris membuka peluang pengembangan mekanisme pasar karbon. Indonesia memiliki potensi besar dalam proyek pengurangan emisi di berbagai sektor. Sementara itu, Asisten Deputi Logistik Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ridky Irfan Wirautama, menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, termasuk pengolahan sampah menjadi energi dan pengembangan pelabuhan hijau.
Dengan demikian, PrabowoNoMics adalah sebuah pendekatan ekonomi yang berusaha menggabungkan pertumbuhan dan keadilan sosial, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan konsistensi kebijakan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mendengarkan masukan ahli, menjaga stabilitas fiskal, dan memastikan kebijakan benar-benar berdampak pada masyarakat luas.
