Fokus Surabaya – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, mendadak dicegat oleh sejumlah mahasiswa saat menghadiri sebuah acara di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada Selasa (14/10/2025). Aksi spontan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi beberapa waktu terakhir di wilayah Jawa Barat.
Pantauan di lokasi, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli HAM (AMP-HAM) ini awalnya hanya mengikuti jalannya diskusi publik bertema ‘Demokrasi dan Penegakan Hukum‘ yang dihadiri Kapolda. Namun, ketika Kapolda hendak meninggalkan ruangan, mereka langsung mengepung dan mencegat rombongan.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Tolak Kekerasan Aparat, Usut Tuntas!’ dan menyerukan agar Kapolda Jabar memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah insiden yang menimpa demonstran. Salah satu perwakilan mahasiswa, Rizky Pratama, menyatakan bahwa pihaknya membawa data dugaan kekerasan yang terjadi pada aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate dan beberapa lokasi lain.
“Kami menuntut Kapolda untuk transparan. Ada laporan dari teman-teman bahwa mereka dipukul, ditendang, bahkan ditembak dengan peluru karet saat demo damai. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Rizky di hadapan Kapolda.
Menanggapi hal itu, Kapolda Jabar tampak tenang. Ia meminta mahasiswa untuk menyerahkan data yang mereka miliki secara resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jabar. Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi anggotanya yang melakukan pelanggaran prosedur.
“Saya terima aspirasinya. Silakan laporkan ke Propam, kami akan periksa. Jika terbukti ada anggota yang melanggar, akan kami tindak tegas. Tapi jangan juga langsung menghakimi institusi,” kata Kapolda singkat sebelum masuk ke kendaraan dinasnya.
Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar Jalan Dipatiukur, Bandung, tersendat selama sekitar 20 menit. Sejumlah petugas kepolisian yang mengawal Kapolda berusaha membentuk barikade, namun tidak sampai terjadi bentrokan fisik antara mahasiswa dan aparat.
Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Dr. Bambang Setiawan, menilai insiden ini sebagai cerminan ketegangan yang masih tinggi antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Menurutnya, tuntutan mahasiswa soal transparansi adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.
“Kapolda harus membuka ruang dialog yang lebih luas. Jangan sampai aksi-aksi spontan seperti ini justru menutup komunikasi. Polisi harus hadir sebagai pelindung, bukan sebaliknya,” ujar Bambang saat dihubungi terpisah.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, setidaknya ada 12 laporan dugaan kekerasan aparat dalam demonstrasi di Jawa Barat yang masuk ke LBH Bandung. Namun, baru dua laporan yang diproses secara hukum. Sisanya terhenti karena kurangnya bukti atau tidak ada saksi yang berani bersuara.
Sementara itu, pihak Unpad melalui Kepala Humas, Dedi Supriadi, menyatakan bahwa kampus tidak terlibat dalam aksi tersebut. Namun, ia menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan tidak mengganggu kegiatan akademik.
“Kami mendukung kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. Selama tidak anarkis, itu adalah bagian dari pendidikan politik mahasiswa,” kata Dedi.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Jabar belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait tuntutan mahasiswa tersebut. Sementara AMP-HAM berencana menggelar audiensi dengan Komisi III DPRD Jawa Barat pekan depan untuk mendesak pengawasan terhadap kinerja kepolisian.
Insiden ini menambah daftar panjang dinamika hubungan antara mahasiswa dan aparat keamanan di Jawa Barat. Publik berharap agar Kapolda Jabar benar-benar menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri kembali pulih. Jika tidak, aksi-aksi serupa diprediksi akan terus bermunculan di berbagai kampus.
