Nasional

Kemhan Buka Suara soal RI Masuk Skema Kontrak Jet F-15 AS: Belum Ada Rencana Pengadaan

A− A+

Fokus Surabaya – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan hingga kini belum ada rencana pengadaan jet tempur F-15EX buatan Amerika Serikat. Pernyataan ini sekaligus merespons kabar yang menyebut Indonesia masuk dalam skema kontrak pesawat tempur generasi terbaru tersebut. Pemerintah memastikan setiap keputusan alutsista tetap mengacu pada perencanaan strategis dan kebutuhan operasional TNI AU.

Isu mengenai F-15EX mencuat bersamaan dengan dinamika pasar alutsista global. Amerika Serikat baru saja menyetujui usulan penjualan 48 unit jet tempur siluman F-35 kepada Arab Saudi senilai 24,3 miliar dolar AS atau setara Rp431,32 triliun. Persetujuan itu diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada pertengahan September 2026 dan masih menunggu restu Kongres.

Baca juga:

Washington menyatakan pasokan tersebut ditujukan memperkuat pertahanan Riyadh sebagai sekutu utama non-NATO di kawasan Teluk. Pemerintah AS juga menegaskan transaksi itu tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah, sejalan dengan komitmen lama menjaga keunggulan kualitatif militer Israel.

Rencana penjualan F-35 ke Arab Saudi memicu perdebatan di parlemen AS. Sejumlah anggota Komite Intelijen DPR AS khawatir teknologi sensitif F-35 berpotensi diakses China melalui hubungan bilateral Riyadh. Anggota dari Partai Demokrat, Raja Krishnamoorthi, menolak keras rencana itu dan menilai kesepakatan tidak boleh dilanjutkan ketika komunitas intelijen sendiri memperingatkan risikonya.

Di tengah pusaran isu tersebut, perhatian publik dalam negeri justru tertuju pada masa depan armada tempur TNI AU. Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi memastikan pesawat tempur Rafale pesanan Indonesia akan kembali datang tahun 2027. Kedatangan itu berlangsung secara bertahap hingga diperkirakan rampung pada 2029.

“Di tahun depan, kita akan kedatangan lagi 18 secara bertahap, ya. Secara bertahap sampai dengan diperkirakan di tahun 2029,” kata Tedi saat dijumpai awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Meski demikian, Tedi tidak merinci kapan gelombang ketiga kedatangan Rafale akan terjadi. Ia hanya memastikan TNI AU telah menyiapkan fasilitas yang layak untuk pengoperasian dan perawatan pesawat tempur Rafale. Persiapan itu terlihat dari pengoperasian Rafale yang telah berjalan baik di Skadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Baca juga:

Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation, Prancis. Kemhan telah memborong 42 unit Rafale setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir dinyatakan efektif. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan saat itu, Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha, menyampaikan kontrak efektif menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir.

Kemhan sebelumnya mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sebanyak enam unit dan Agustus 2023 sebanyak 18 unit. Total pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kemhan RI berjumlah 42 unit. Sejauh ini, TNI AU baru menerima enam pesawat Rafale, dengan tiga pesawat pertama tiba pada gelombang kedatangan pertama awal 2026.

Berikut ringkasan perkembangan alutsista yang menjadi sorotan:

  • Kemhan RI: belum ada rencana pengadaan jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat.
  • AS menyetujui penjualan 48 jet F-35 ke Arab Saudi senilai Rp431,32 triliun, menunggu persetujuan Kongres.
  • TNI AU dipastikan kedatangan 18 unit Rafale secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.
  • Total pesanan Rafale Indonesia mencapai 42 unit, baru enam unit yang tiba.

Pengamat menilai peta pengadaan alutsista Indonesia saat ini lebih terfokus pada Rafale sebagai tulang punggung kekuatan udara. Selain Rafale, Indonesia memiliki kerja sama strategis dengan sejumlah negara produsen, termasuk dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Namun, hingga kini belum ada kontrak resmi yang mengikat untuk F-15EX.

Sejumlah analis pertahanan menilai keputusan soal F-15EX sangat bergantung pada kesiapan anggaran, kesesuaian doktrin, dan dinamika geopolitik. Pemerintah disebut lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan pada satu pemasok alutsista. Diversifikasi sumber pengadaan menjadi pertimbangan utama.

Baca juga:

Kemhan menegaskan setiap rencana pengadaan akan diumumkan secara resmi sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada keputusan final dari pemerintah. Fokus saat ini adalah memastikan kesiapan operasional dan perawatan armada yang sudah ada, termasuk Rafale, agar dapat menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Dengan dinamika global yang cepat berubah, Indonesia terus memantau perkembangan teknologi dan tawaran kerja sama pertahanan dari berbagai negara. Namun, prioritas tetap pada pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional secara mandiri, terukur, dan berkelanjutan. Sampai ada pengumuman resmi, skema kontrak jet F-15 AS bagi Indonesia masih sebatas wacana yang belum masuk rencana pengadaan.

Mungkin Anda Suka