Fokus Jepara – Kemarin, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menghapus latihan dasar militer (latsarmil) dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Berbagai materi terkait dengan teknis dan taktis militer kini dihilangkan. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa instansinya sebagai bagian dari panitia seleksi nasional (panselnas) memastikan pelaksanaan pembekalan peserta dalam program tersebut terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian.
Menurut jenderal bintang satu TNI AD tersebut, tujuan pendidikan tersebut bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun Komponen Cadangan (Komcad), melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama serta kesiapan manajerial. “Dalam penyesuaian ini materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan serta kegiatan taktis dan teknik lainnya,” tegas Rico.
Pihaknya juga memastikan tidak ada lagi latihan fisik dalam konteks latihan militer. Aktivitas yang dilaksanakan hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan. Itu pun dilakukan dengan tetap menyesuaikan pada kondisi masing-masing peserta. Aspek kesehatan peserta juga diperkuat melalui pemantauan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan bagi peserta yang memiliki faktor resiko.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan prihatin atas meninggalnya lima peserta Latsarmil SPPI 2026 dan meminta evaluasi total. Pigai akan memantau langsung proses pengusutan kasus dengan menerjunkan staf ke lapangan. Menurutnya, negara wajib memastikan setiap program yang melibatkan masyarakat sipil mengedepankan keselamatan peserta.
Pigai menilai pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya fokus pada disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan manajerial, bukan pendekatan fisik ala militer. Ia juga menegaskan penyebab meninggalnya lima peserta harus diusut secara serius dan mendalam.
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan untuk menyelidiki kematian lima peserta Latsarmil. Mereka meminta Komnas HAM membentuk Tim Investigasi untuk mencari fakta di balik meninggalnya peserta tersebut. Koalisi juga meminta latsarmil dihentikan dan pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara.
Kesimpulan dari kejadian ini adalah sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Pemerintah harus memastikan keselamatan peserta dan melakukan evaluasi total terhadap sistem pembentukan mental yang diterapkan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
