Fokus Surabaya – Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas setelah Iran menolak klaim sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington kini menguasai penuh jalur pelayaran strategis tersebut. Teheran menegaskan bahwa Selat Hormuz masih berada dalam kendali Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), dan tidak akan dibuka sampai tujuh syarat yang diajukan dipenuhi oleh AS.
Wakil Urusan Politik Angkatan Laut IRGC, Kolonel Ali Mohammadi, menantang klaim Trump secara terbuka. “Jika memang demikian, silakan, bawa salah satu kapal perang Anda dalam jarak 100 kilometer,” ujarnya. Mohammadi menegaskan bahwa militer AS sebenarnya menyadari risiko serangan jika kapal mereka mendekat ke Selat Hormuz. “Angkatan Laut IRGC memiliki pengawasan lengkap atas Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman. Kapal-kapal yang berlayar dari Kuwait dan Bahrain dipantau dan dapat menghadapi tindakan jika melanggar aturan yang diberlakukan oleh Iran,” tegasnya.
Selama beberapa pekan terakhir, IRGC dilaporkan telah menyerang sejumlah kapal yang melanggar blokade dan berlayar di luar jalur yang ditentukan. Tindakan ini memicu kemarahan AS yang kemudian melancarkan serangan balasan ke Iran. Konflik bersenjata antara kedua negara memuncak sejak serangan militer bersama AS dan Israel terhadap target-target di Iran pada 28 Februari lalu, yang memicu aksi balasan militer masif dari Teheran. Meskipun sempat menandatangani nota kesepahaman penghentian permusuhan pada pertengahan Juni, bentrokan kembali pecah dalam waktu singkat.
Di tengah situasi yang memanas, Iran dikabarkan mengajukan tujuh syarat krusial kepada AS jika ingin Selat Hormuz dibuka kembali. Sumber yang mengetahui masalah ini kepada kantor berita Tasnim menyatakan, “Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai tujuh syarat yang telah disetujui pejabat tinggi Iran tersebut dipenuhi.” Syarat-syarat tersebut belum diungkap secara rinci, namun diduga mencakup penghentian serangan, pencabutan blokade, dan jaminan keamanan bagi Iran.
Upaya diplomatik untuk membuka kembali jalur pelayaran juga mengalami hambatan. Pertemuan antara negara-negara Teluk dan pejabat Iran yang dijadwalkan berlangsung di Salalah, Oman, pada Senin (14/9), ditunda tanpa batas waktu. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, mengatakan penundaan dilakukan untuk mencari kesepakatan di antara negara-negara yang terlibat. “Demi tercapainya konsensus, pertemuan regional yang dijadwalkan besok di Salalah telah ditunda,” kata Albusaidi melalui akun X. Ia menegaskan Oman tetap berkomitmen mendorong dialog untuk menjaga stabilitas dan kerja sama jangka panjang di kawasan.
Pertemuan tersebut sejatinya menjadi penting karena negara-negara Teluk ingin mencari jalan keluar atas gangguan lalu lintas di Selat Hormuz, salah satu rute utama pengiriman energi global. Sejumlah diplomat berharap pertemuan dapat mendorong kesepakatan setelah berbulan-bulan membahas kerangka hukum pembukaan kembali selat, termasuk penyusunan rute pelayaran dan mekanisme keselamatan bagi kapal tanker. Namun, kesepakatan antara Iran dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dinilai sulit tercapai tanpa keterlibatan AS. Arab Saudi bahkan mengajukan perubahan terhadap rancangan yang disiapkan Oman karena khawatir menciptakan status quo baru yang tidak dapat diterima.
Persoalan biaya juga menjadi titik perdebatan. Sebelum konflik, kapal komersial dapat melintasi Selat Hormuz tanpa biaya tambahan. Iran dikabarkan mengusulkan kemungkinan penerapan biaya, namun sejumlah negara menolak tarif wajib yang dapat memberikan keuntungan finansial kepada Teheran. Sebagai alternatif, dibahas mengenai kontribusi sukarela untuk mendukung keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di sekitar selat.
Sementara itu, pemerintahan Trump memilih memfokuskan negosiasi mendatang pada penghentian program nuklir Iran ketimbang menyelesaikan pemblokiran Selat Hormuz. Keputusan ini disampaikan secara tertutup kepada sekutu di kawasan Teluk Persia. Langkah ini menandai pergeseran prioritas diplomasi Washington, yang menilai ancaman pengembangan senjata massal Teheran jauh lebih berbahaya daripada krisis pasokan energi global. Akibatnya, kawasan Teluk harus bersiap menghadapi ketidakpastian jalur distribusi energi yang berkepanjangan, yang berpotensi memperlama krisis ekonomi di negara produsen maupun pengimpor minyak.
Dampak dari pelumpuhan Selat Hormuz sudah terasa secara global. Harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia karena selat tersebut merupakan jalur pasokan utama minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair. Trump bahkan sempat mengatakan bahwa harga minyak akan turun setelah AS memenangkan perang dengan Iran, dan ia berencana menyebut Selat Hormuz sebagai “Selat Trump”.
Hingga kini, konflik antara AS dan Iran belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Iran bersikeras bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai syarat-syaratnya dipenuhi, sementara AS lebih fokus pada isu nuklir. Situasi ini meninggalkan ketidakpastian besar bagi perekonomian global dan keamanan maritim di kawasan Teluk.
