Fokus Jepara – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara penambahan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi target layanan program MBG.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan bahwa efisiensi dilakukan melalui moratorium titik baru dan dapur-dapur baru. Fokus penataan dapur yang sudah ada akan menjadi prioritas, dengan melakukan evaluasi dan penataan dapur yang telah berjalan.
Saat ini, terdapat sebanyak 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. BGN akan menghitung kembali kebutuhan dapur di setiap provinsi agar distribusi layanan lebih merata dan tepat sasaran.
BGN juga akan mengevaluasi apakah target penerima manfaat saat ini sudah tepat atau masih perlu disesuaikan agar bantuan lebih efektif. Anggaran MBG telah mencapai Rp88,15 triliun hingga Mei 2026, dengan digunakan untuk melayani 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat non-siswa.
Pembangunan dapur di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) akan mencari sumber alternatif, seperti dana CSR BUMN, hibah luar negeri, dan dukungan pihak ketiga lainnya. Langkah ini dilakukan agar efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa menghentikan layanan gizi masyarakat.
BGN setop penambahan dapur MBG untuk efisiensi anggaran dan evaluasi distribusi dapur MBG yang dinilai belum merata. Program MBG tetap berjalan, namun penambahan dapur baru dihentikan sementara.
Selain itu, BGN juga akan memfokuskan program kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Anggaran MBG telah mencapai Rp88,15 triliun hingga Mei 2026, dengan digunakan untuk melayani 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat non-siswa.
Dengan demikian, BGN berharap dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan meningkatkan kualitas layanan gizi masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
