Fokus Surabaya – Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot realisasi pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), Presiden menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri. Kebijakan ambisius ini menjadi sorotan publik dan menuai beragam respons, termasuk dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.
Rapat terbatas tersebut merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat (18/9) lalu. Kala itu, ia menyatakan sangat setuju dengan gagasan pendidikan negeri gratis dan berjanji segera menggelar ratas. “Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas langkah-langkah percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. “Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy.
Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah akan mengoptimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini baru 23 persen TK yang berstatus negeri. “TK itu negeri ada, ada 23 persen itu TK negeri. dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun,” ujar Mu’ti di Istana Merdeka.
Sementara itu, untuk perguruan tinggi negeri, Presiden membentuk tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Tim ini bertugas menghitung secara rinci anggaran pembebasan biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal. Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebutkan bahwa tim akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta kementerian/lembaga terkait. “Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya,” kata Brian.
Menurut Teddy, dalam dua hingga empat minggu ke depan pemerintah akan mematangkan rencana penerapan pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Selain itu, pemerintah juga membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama untuk memastikan pendidikan pesantren mendapat perhatian dan dukungan dalam penguatan pendidikan nasional.
Respons dari Menteri Pigai sendiri belum disebutkan secara eksplisit dalam sumber, namun pernyataan dari Mendikdasmen dan Mendiktisaintek mewakili suara kabinet. Publik menantikan detail teknis dan sumber pendanaan, yang dipastikan berasal dari APBN, bukan dari Danantara. Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak serta meningkatkan kesejahteraan dan gaji guru.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh anak Indonesia. Dengan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, diharapkan semakin banyak generasi muda yang dapat mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.
