Fokus Jepara – Debat antara Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari dan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fathimah Azzahra tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan menjadi sorotan hangat di masyarakat. Pertemuan mereka di acara Panggung Dua Sisi tvOne pada 17 Juli 2026 memicu perdebatan sengit mengenai pentingnya data dalam menentukan kebijakan publik.
Fathimah menyoroti bahwa anggaran MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional telah menggerogoti pos anggaran pendidikan, sehingga banyak calon mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya daftar ulang. Sementara itu, Qodari membalas dengan pertanyaan tentang jumlah kursi kosong di UI yang sebenarnya sudah terisi calon mahasiswa tapi mereka tidak daftar ulang, serta berapa mahasiswa yang diterima PTN namun terkendala biaya.
Debat ini berubah menjadi pertarungan epistemik, di mana data ilmiah digunakan sebagai alat untuk menutup ruang bicara pihak lain. Netizen pun terbelah, bukan tentang siapa yang benar soal MBG dan anggaran pendidikan, melainkan siapa yang menang dalam debat pada potongan video pendek itu.
Merujuk isi videonya, sebagian netizen menilai Fathimah bersikap tenang, tidak reaktif, dan mendengarkan lawan bicara sampai selesai, sementara Qodari tampak gemar memotong pembicaraan dan bersikap defensif. Isi potongan video itu menarik untuk dibedah, karena di situlah kita bisa melihat bagaimana data ilmiah yang seharusnya dipakai untuk mencari kebenaran bersama, dijadikan alat untuk menutup ruang bicara pihak lain.
Dalam pandangan komunikasi sains, di era digital saat ini, idealnya relasi antara otoritas dan publik telah bergerak dari model defisit ke model dialog. Sebab Model defisit lahir di masa ketika ilmuwan dan pembuat kebijakan meyakini bahwa masyarakat awam tidak banyak tahu serta tidak memiliki kompetensi untuk berpikir secara kompleks dan dalam konteks ruang dan waktu yang luas.
Otoritas tinggal menuangkan informasi dari atas ke bawah untuk mengisi kepala warga yang kosong. Contoh dari model ini pernah terjadi di suatu waktu di Tahun 1980, ketika Presiden RI menyebut keputusan pemerintah adalah wujud dari ideologi Pancasila, sehingga “yang menentang pemerintah sama dengan menentang Pancasila”.
Kesimpulan dari debat ini adalah bahwa pentingnya data dalam menentukan kebijakan publik tidak dapat dipungkiri. Namun, data juga tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menutup ruang bicara pihak lain. Diperlukan dialog yang terbuka dan transparan antara otoritas dan publik untuk mencapai kebenaran bersama.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
