Daftar Isi
Fokus Surabaya – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh lagi hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat. Kualitas, keamanan pangan, dan variasi menu kini menjadi prioritas utama agar para siswa sebagai penerima manfaat tidak bosan dan tetap mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Jadi ini tidak simpel. Memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari,” kata Sudaryono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sebagai langkah konkret, BGN mewajibkan setiap kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di dapur selama jam masak. Kebijakan ini merupakan perubahan besar dari aturan sebelumnya yang tidak mewajibkan kepala dapur hadir saat proses memasak berlangsung.
“Yang tadinya kepala dapur itu tidak ada kewajiban berada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan. Sudah kita wajibkan, masih juga ada satu dua yang barangkali masih belum tertib, ya kami tertibkan,” ujarnya.
Evaluasi Ketat dan Sanksi Tegas bagi SPPG
Sudaryono mengungkapkan bahwa BGN telah menutup sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi standar, serta mengeluarkan kepala dapur dan pekerja yang dinilai tidak kompeten. Bahkan, sekitar setengah dari total dapur MBG di seluruh Indonesia telah diperiksa.
“Ini harus kita eliminasi semua. Sejauh ini secara tahapan sudah kita lakukan, yang tidak sesuai sudah kita tutup. Orang-orang, kepala dapur, orang yang bekerja di dapur yang tidak kompeten sudah kita keluarkan,” tegasnya.
BGN juga memperketat standar higiene dan sanitasi. Sebanyak 1.200 SPPG yang tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) telah ditutup. Menurut Sudaryono, SLHS baru merupakan syarat dasar, dan ke depan pengawasan akan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan lembaganya mengalokasikan Rp509 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk mengawasi keamanan pangan dalam program MBG. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans.
Sidak di Yogyakarta Soroti Dapur dan Risiko Kontaminasi
Penguatan pengawasan ini sejalan dengan inspeksi mendadak yang dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Satgas MBG DIY ke empat SPPG di Kota Yogyakarta, Senin (21/9/2026) dini hari.
Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, turun langsung memimpin pemantauan bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi dan Kepala Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto.
Pengecekan meliputi kondisi dapur, alur pengolahan makanan, kebersihan peralatan dan lingkungan kerja, hingga penerapan standar kebersihan selama makanan disiapkan dan dikemas. Ni Made menekankan bahwa setiap tahapan prosedur harus dijalankan tanpa ada yang dilewati.
“SOP-nya tetap dijalani ya. Ini kan amanah yang diberikan, kita harus dapat membantu dengan bekerja maksimal. Kalau prosedurnya harus begini, mempersiapkan apa, jangan ada yang dilewati atau kemudian diabaikan,” kata Ni Made.
Ia khususnya menyoroti tahap pengemasan dan pemorsian yang berpotensi menjadi titik kontaminasi. Menurutnya, keamanan makanan tidak hanya ditentukan kualitas bahan baku dan proses memasak, tetapi juga ketelitian pada setiap tahap akhir penyiapan.
Hasil sidak akan direkap dan dibahas sebagai bahan evaluasi Dinas Kesehatan, Satgas MBG, serta Koordinator Regional BGN DIY untuk menindaklanjuti kekurangan di lapangan.
Aplikasi Rating MBG dan Peran Sekolah
Di sisi lain, BGN tengah menyiapkan aplikasi rating MBG yang memungkinkan setiap sekolah memberikan penilaian dan catatan terhadap kualitas layanan SPPG. Sistem ini dirancang agar BGN memperoleh umpan balik langsung dari sekolah, mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu pengiriman.
“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan,” ujar Sudaryono dalam Kick Off Webinar Literasi bagi Kepala Sekolah, Selasa (15/9).
Ia meminta kepala sekolah dan guru tidak segan melaporkan layanan yang tidak sesuai, bahkan menembuskan protes ke email pribadinya bila SPPG tidak segera memperbaiki masalah.
“Bapak-Ibu guru boleh protes ke SPPG-nya, tapi di-CC itu ditembuskan ke saya. Ada emailnya, sampaikan saja. Nggak perlu takut,” tegasnya.
Dalam kunjungannya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sudaryono juga meminta sekolah memastikan kebersihan dan keamanan makanan sebelum disajikan, termasuk memeriksa label batas waktu konsumsi pada setiap ompreng.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi kunjungan tersebut karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat dalam memastikan program prioritas nasional berjalan baik dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan kombinasi kewajiban kepala SPPG berada di dapur, pengetatan standar higiene, pengawasan BPOM, serta sistem rating dari sekolah, BGN berupaya memastikan MBG tidak sekadar hadir, tetapi juga aman, berkualitas, dan bervariasi. Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan SOP di lapangan dan keberanian semua pihak, terutama sekolah, untuk melaporkan setiap kekurangan demi keselamatan para penerima manfaat.
