A− A+

Fokus Jepara – Pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan memicu perampasan lahan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam media briefing yang digelar Warga Desa Rancapinang bersama Koalisi Rancapinang untuk Keadilan terkait perluasan peran militer terhadap demokrasi termasuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), reforma agraria, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dalam forum tersebut, sejumlah pihak hadir secara langsung, di antaranya Trend Asia, YLBHI, LBH Jakarta, Centra Initiative, perwakilan warga perempuan, serta para penggugat. Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al-Araf menyoroti arah kebijakan postur pertahanan negara yang dinilainya tidak jelas dan kehilangan orientasi.

Baca juga:

Al-Araf menyatakan bahwa kebijakan postur pertahanan negara yang dibangun oleh Menteri Pertahanan saat ini dinilai sangat tidak jelas dan kehilangan orientasi. Kebijakan postur dan struktur justru diarahkan untuk menghadapi dan mengancam masyarakat sendiri, bukan menghadapi ancaman negara luar seperti Malaysia dan Australia.

Ketidakjelasan strategi tersebut terlihat dari fungsi BTP yang tidak terarah. Menurutnya, kebijakan pertahanan saat ini justru cenderung menghadirkan ancaman nyata bagi masyarakat.

Perluasan peran militer terhadap demokrasi termasuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) juga dinilai berpotensi memicu konflik agraria. Pembangunan BTP dianggap dapat memicu perampasan lahan masyarakat dan mengancam hak-hak masyarakat.

Baca juga:

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan agar pembangunan BTP dihentikan dan kebijakan pertahanan negara diarahkan untuk menghadapi ancaman nyata bagi masyarakat, bukan mengancam masyarakat sendiri.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pembangunan BTP dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan memicu perampasan lahan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nyata bagi masyarakat, bukan mengancam masyarakat sendiri.

Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.

Baca juga: