Fokus Jepara – Idul Adha, salah satu hari raya terpenting dalam kalender Islam, telah menjadi topik perdebatan di Indonesia. Pemerintah dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah memiliki metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah, yang berpengaruh pada tanggal Idul Adha.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang berdasarkan pada posisi geometris bulan terhadap bumi dan matahari. Sementara itu, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS, yang mempertimbangkan visibilitas hilal di wilayah Indonesia.
Pada tahun ini, Muhammadiyah menetapkan Idul Adha pada Rabu, 27 Mei 2026, sedangkan pemerintah menetapkannya pada tanggal yang sama. Namun, perbedaan metode ini dapat menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
Pemerintah sering kali menggunakan bahasa persatuan ketika membicarakan penetapan hari raya, namun pertanyaan yang timbul adalah apakah persatuan ini berarti semua organisasi Islam harus tunduk pada keputusan pemerintah? Apakah persatuan berarti perbedaan metodologi hanya boleh didengar, tetapi tidak dipertimbangkan?
Persatuan yang sejati tidak takut pada perbedaan, dan tidak memaksa semua orang menempuh satu jalan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah untuk menjelaskan dasar ijtihadnya, tanpa dicurigai sebagai ancaman bagi umat.
Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, melainkan juga tentang nilai keteladanan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami makna yang lebih dalam dari hari raya ini, dan tidak terjebak dalam perdebatan tentang tanggal dan metode.
Dalam situasi ini, pemerintah dan organisasi Islam harus bekerja sama untuk memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang metode dan tanggal Idul Adha, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghargai perbedaan yang ada.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
