Fokus Jepara –
Partai Golkar menilai pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus lebih mencerminkan sikap politik ketimbang argumentasi berbasis fakta. Deddy sebelumnya menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi distribusi batubara untuk PLTU harus dimulai dengan memeriksa Kementerian ESDM yang digawangi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mengatakan ucapan Deddy cenderung bias dan tidak substansial. Menurutnya pernyataan Deddy lebih dilandaskan pada rasa kekecewaan lantaran Arifin Tasrif yang merupakan sahabat Deddy Sitorus dicopot sebagai Menteri ESDM oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Abdul menilai pernyataan tersebut bentuk dari belum move on-nya Deddy, dan selaras dengan sikap keberatannya ketika Jokowi mencopot Arifin dan posisinya digantikan Bahlil. Oleh sebab itu, kritik yang terus diarahkan kepada Bahlil dianggapnya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang politik tersebut, dan tak bisa disebut analisis objektif. Abdul mencontohkan tudingan tersebut tidak didasarkan pada kronologi fakta yang sedang diusut aparat penegak hukum. Ia menjelaskan, peristiwa yang diusut aparat penegak hukum tersebut terjadi sejak tahun 2018. Sedangkan Bahlil baru menjabat Menteri ESDM pada pertengahan 2024.
