Fokus Jepara – PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Sikap tersebut ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah sebagai bentuk komitmen partai dalam mengawal jalannya pemerintahan secara objektif dan proporsional.
Menurut Said, posisi sebagai partai penyeimbang tidak dapat disamakan dengan sistem oposisi yang diterapkan di sejumlah negara Barat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi sebagai penyeimbang dijalankan dengan sikap objektif dan proporsional terhadap pemerintah.
Artinya, kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut. Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral.
Said juga menjelaskan, sikap sebagai penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurutnya, PDIP tetap menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik hingga akhir masa jabatan. Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyarankan Waketum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengurusi sikap internal partai sendiri, ketimbang mencampuri kebijakan pihak lain. Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi pernyataan Gus Jazil yang meminta PDIP menentukan sikap tegas terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto.
Deddy mengatakan sikap dan posisi PDIP menjadi keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi ketum parpol berkelir merah sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun.
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan posisi PDIP sudah tegas terhadap pemerintahan era Prabowo, yakni berada di luar dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yg masuk dalam pemerintahan.
Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) merasa heran ketika Gus Jazil mengaku tak menangkap kesan PDIP sebagai partai di luar pemerintahan Prabowo. PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Hal ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki komitmen yang kuat dalam mengawal jalannya pemerintahan secara objektif dan proporsional. Dengan demikian, PDIP dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
